Skip to main content

Fintech Syariah Terhambat Syarat Modal Minimum

Fintech Syariah Terhambat Syarat Modal Minimum

IAEI, JAKARTA -- Sulitnya mencari modal minimum sebesar Rp 2,5 miliar membuat startup teknologi finansial (fintech) skema syariah sulit tumbuh. Pembina Asosiasi Fintech Syariah Murniati Muhklisin mengungkapkan, saat ini ada sekitar 30 startup fintech syariah yang tengah berusaha mengumpulkan modal demi syarat modal minimum dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Sudah ada beberapa (fintech syariah) diajukan ke OJK. Tapi masih sedikit sekali, karena harus punya modal Rp 2,5 miliar kalau mau terdaftar. Jadi sulit bagi anak muda pendiri startup fintech syariah untuk mendapatkan persetujuan OJK," ujar Murniati dia seperti dilansir laman republika.co.id, Rabu (14/11).
Saat ini terdapat sekitar 40 fintech syariah yang berada di naungan Asosiasi Fintech Syariah. Dari jumlah tersebut, sebagian besar merupakan startup fintech dengan skema peer to peer lending, sedangkan sisanya terdapat crowdfunding, market agregator, dan e-payment.
Perjalanan fintech syariah memang masih panjang. Setelah terdaftar di OJK, perusahaan fintech syariah harus mengajukan label syariah ke Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). DSN akan mempelajari alur bisnis fintech syariah tersebut, menunjuk Dewan Pengawas Syariah (DPS), lalu setelah semua syarat telah dipenuhi, DSN akan memberikan label syariah.
Meskipun bagi startup syarat minimum permodalan cukup berat, menurut Murniati hal tersebut memang sangat diperlukan. Aturan tersebut diperlukan untuk menilai apakah perusahaan tersebut reliable atau bertanggung jawab mengembalikan dana masyarakat yang disalurkan.
"Karena membuat crowdfunding di Indonesia itu mudah. Ada satu startup kumpulin crowdfunding Rp 1 miliar dalam waktu beberapa bulan saja. Tapi apakah dia betul-betul reliable untuk mengembalikannya kalau ada apa-apa, itu satu hal lain. Makanya OJK tidak main-main," jelas Murniati.
Meskipun begitu, ia berharap startup yang sudah mengajukan berbagai syarat ke OJK, dapat segera diberi label terdaftar oleh OJK. Karena ini menurut Murniati merupakan jalan untuk melindungi customer dari keganasan fintech seperti yang terjadi akhir- akhir ini. Banyak para nasabah fintech yang mengeluhkan penagih utang yang kasar.
Sementara itu fintech syariah menekankan konsep kemitraan, untuk mendorong pertumbuhan bisnis usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). "Itu karena tidak didukung sistem yang cukup, jadi bumerang bagi peminjam, jadinya terlalu banyak utang dan turunlah para penagih utang. Kalau di syariah, tentu saja banyak lapisan-lapisannya, dan diharapkan fintech syariah ini jadi lebih bisa proteksi customer," katanya

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Islamic Agriculture Finance for Rural Economy

Islamic Agricultural Finance is an Ideal  Product for the Development of Rural  Economy  The agriculture sector lacks financial resources, due to which small-scale farmers are facing a lot of problems, consequently affecting the agriculture and livestock sector. But in Muslim countries including Pakistan, the primary the reason behind the lack of financial inclusion in the agricultural sector is unavailability of such financial products that are in correlation with the religious and social belief of the Muslims and if we want to promote agriculture and livestock then we have to introduce such financial products which are in accordance with their religious beliefs, therefore, the use of Islamic Agriculture Finance is necessary for the development of the rural economy especially in Muslim majority countries. These thoughts were expressed by Mr. Muhammad Zubair Mughal, the Chief Executive Officer of Al Huda Center of Islamic Banking and Economics in a seminar in ...
1 comment
Read more

Riba al-Fadl

Riba al-Fadl While  riba an-nasiya =interest is a major issue among Islamist/revivalist preachers, writers and economists, and forms the basis of Islamic Banking, another type of riba—what jurists call  riba al-fadl  ("surplus riba") -- is also forbidden by orthodox jurists.  Riba al-fadl  does not involve paying back over time but instead the trading of different quantities of the same commodity (gold, silver, wheat, barley, date, or salt), typically because the quality of the smaller quantity is superior. Because  riba al-fadl  involves barter, and barter is much less common than it was in early Meccan society,  riba al-fadl  is of much less interest nowadays than  riba an-nasiya . [440]  It is also considered (at least by some sources) a form of riba prohibited by the  Sunnah  rather than the Quran.  [Note 54]  Taqi Usmani states that  Riba al-fadl  was developed by Muhammad and so was not part ...
Post a Comment
Read more

Portfolio and Default Risk of Islamic Microfinance Institutions

Portfolio and Default Risk of Islamic Microfinance Institutions By: Dr. Luqyan Tamanni, MEc Editor: Ustaz Sofyan Kaoy Umar, MA, CPIF Abstract Islamic microfinance is a growing sector that is expected to provide a long-term solution to poverty in the Muslim world. The role of microfinance institutions in poverty alleviation is still debatable, however, established literature provides assurance that microfinance does contribute to the development of the financial sector and reduction of poverty in developing countries. The rise of competition in the microfinance sector has forced many microfinance institutions to resort to commercial funding and lending activities, which according to some studies has led microfinance institutions to become riskier. The paper explores portfolio and default risk of Islamic Microfinance Institutions (IMFIs) and finds that they are facing relatively lower risks than conventional MFIs. Using Ordinary Least Squares regression to analyse port...
Post a Comment
Read more